"Sependapat atau tidak, ada aturannya sendiri, kemelut di dalam olahraga, bukan hanya PSSI, pemerintah sudah tepat. Saya kira dasarnya undang-undang, di dalam juga ada kisruh," ujar Mahyudin saat ditemui di depan ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa, (29/3).
Mahyudin menjelaskan, keputusan pemerintah itu tidak memerlukan izin DPR. Mahyuddin mengatakan, ada kemungkinan Komisi X memanggil PSSI dalam rapat dengar pendapat umum terkait masalah tersebut.
"FIFA sudah mengamanatkan untuk kongres dan itu gagal. Komisi X berupaya memediasi PSSI-Menpora. Kita tidak ada mitra kerja sama dengan PSSI, tapi dalam rapat kita bisa panggil," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membekukan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan Nugraha Besoes.
Tidak diakuinya lagi PSSI oleh pemerintah juga mengakibatkan semua fasilitas pejabat PSSI dicabut, termasuk membekukan sementara penggunaan dana APBN untuk PSSI hingga periode 2011-2015 dibentuk.
Keputusan yang diambil pemerintah khususnya Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Andi Malarangeng tersebut berdasarkan pengamatan KONI/KOI yang menilai pelaksanaan kongres di Pekanbaru yang berakhir ricuh tersebut tidak memberi hasil dan tidak jelas pelaksanaannya. (MI/DOR)
0 komentar:
Posting Komentar